Cukai

Quick link:

Pengertian

Dasar Hukum

Kewajiban Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Dikecualikan dari Kewajiban Memiliki NPPBKC

Tatacara Pengajuan NPPBKC

Persyaratan Pengajuan NPPBKC

Sanksi

Pengertian

  1. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).                 
  2. Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.                    
  3. Pabrik MMEA yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa MMEA dalam kemasan untuk penjualan eceran.                  
  4. Pengusaha pabrik MMEA yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa MMEA.                    
  5. Importir MMEA yang selanjutnya disebut importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa MMEA ke dalam daerah pabean.                    
  6. Penyalur MMEA yang selanjutnya disebut penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.                    
  7. Tempat penjualan eceran MMEA yang selanjutnya disebut TPE adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa MMEA kepada konsumen akhir.                    

Dasar Hukum

  1. Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
  2. PP Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 Tentang Tata cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik dan Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman  Mengandung Etil Alkohol.

Kewajiban Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :

  1. Pengusaha Pabrik;
  2. Importir;
  3. Penyalur/distributor; atau
  4. Pengusaha tempat penjualan eceran

WAJIB memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.

Dikecualikan dari Kewajiban Memiliki NPPBKC

1. Orang yang membuat MMEA (Minuman Beralkohol) yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila :
  1. Dibuat oleh rakyat Indonesia
  2. Pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia
  3. Produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap hari; dan
  4. Tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran

2. Orang yang mengimpor MMEA (Minuman Beralkohol) yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai antara lain : MMEA (Minuman Beralkohol) yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;

3. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran dengan Kadar MMEA paling tinggi 5% (lima persen)

 

Tatacara Pengajuan NPPBKC

Tahap I

  1. Pengusaha pabrik, importir, penyalur/distributor, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha.
  2. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha paling sedikit harus dilampiri dengan :
  1. Salinan/fotocopy SIUP-MB;
  2. Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk penyalur/distributor dan pengusaha TPE;
  3. Gambar denah lokasi, banguna atau tempat usaha;
  4. Salinan/fotocopy IMB;
  5. Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan

Lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Pabrik
    1. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;            
    2. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;            
    3. Memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi;            
    4. Memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik;            
    5. Memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol;            
    6. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat;            
    7. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi;            
    8. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;            
    9. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong;            
    10. Memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan            
    11. Memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.            
  2. Tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat menimbun MMEA             
    1. Tidak menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin;            
    2. Memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit;          
    3. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangan;            
    4. Memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha importir;            
    5. Memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA yang diimpor; dan            
    6. Memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.            
  3. Tempat usaha penyalur yang berfungsi sebagai tempat menimbun MMEA                
    1. Dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha penyalur yang dimintakan izin;            
    2. Memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit;          
    3. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangan;            
    4. Memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi;            
    5. Memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha penyalur;            
    6. Memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA;            
    7. Memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai; dan            
    8. Memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.            
  4. Tempat Penjualan Eceran (TPE)
    1. Dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat penjualan eceran yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan perdagangan, hotel, atau tempat hiburan;            
    2. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, dan hotel atau tempat hiburan;            
    3. Memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit, kecuali tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan;          
    4. Memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari TPE; dan          
    5. Memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA. 
3. Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran :                    
  1. Data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
  2. Data dalam lampiran permohonan.

4. Atas wawancara sebagaimana dimaksud dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai.

5. Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

6. Atas hasil pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.

7. Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud harus memuat secara rinci mengenai :                    

  1. Persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, dan TPE;
  2. Batas-batas pabrik, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, dan TPE; dan
  3. Luas pabrik, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, dan TPE.
8. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan

Tahap II

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud, pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi (PMCK 6) yang dilampiri dengan:

1. Pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud harus memiliki:                    

  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;                
  • izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;                
  • izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;                
  • izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;                
  • izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;                
  • izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;                
  • Nomor Pokok Wajib Pajak;                
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;                
  • kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan                
  • akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
2. Importir yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud harus memiliki:               
  • izin sebagai importir dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;                
  • Nomor Pokok Wajib Pajak;                
  • akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum; dan                
  • Nomor Identitas Kepabeanan.
3. Penyalur yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud harus memiliki:                    
  • IMB dari pemerintah daerah setempat;                
  • izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;                
  • izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;                
  • izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;                
  • Nomor Pokok Wajib Pajak;                 
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;                
  • kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan         
  • akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
4. Pengusaha TPE yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud harus memiliki:                    
  • IMB dari pemerintah daerah setempat;                
  • izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;                
  • izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;                
  • izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;                
  • Nomor Pokok Wajib Pajak;                
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;                
  • kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
  • akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.

5. Dalam hal pengusaha pabrik, penyalur, atau pengusaha TPE sebagaimana dimaksud, bukan pemilik bangunan, selain harus melampirkan IMB juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

6. Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan:                        

  • Berita Acara Pemeriksaan
  • salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana yang telah disyaratkan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan                    
  • surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC.                    

7. Pengusaha pabrik, importir, atau penyalur yang telah mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.

8. Pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.

9. Dalam rangka penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai.

Pengajuan NPPBKC

Persyaratan untuk pengajuan NPPBKC dapat dilihat disini .

 Sanksi


  • Setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (7) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 1995 tentang Cukai.