Gambaran Umum KPPBC

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas melakukan pelayanan masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Adapun fungsi DJBC secara universal antara lain adalah sebagai berikut :

·         Revenue Collector

DJBC yang melakukan pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai terhadap barang-barang ekspor dan impor dan langsung dimasukkan ke kas negara. Bea masuk dan cukai menjadi sumber pemasukan negara terbesar kedua setelah pajak.

·         Trade Facilitator

DJBC sebagai fasilitator yang memudahkan proses perdagangan internasional barang ekspor dan impor. Bea cukai juga berperan sebagai pemacu industri dalam negeri dan menjaga industri dalam negeri dari ancaman industri luar negeri.

·         Industrial Assistance

DJBC Industrial Assistance turut serta melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang illegal, juga membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri itu senbdiri dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan yang mampu memberikan insentif, misalnya, fasilitas Kawasan Berikat, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan lain-lan.

·         Community Protector,

DJBC melakukan pembatasan dan pengawasan, pelarangan terhadap barang-barang tertentu yang bersifat merusak masyarakat, seperti: minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika dan psikotropika, barang-barang pornography (pornographic materials), dan sebagainya.

Permasalahan yang dikeluhkan oleh pengguna jasa kepabeanan, antara lain biaya ekonomi yang tinggi dalam penyelesaian proses impor maupun ekspor akibat belum adanya kepastian hukum, waktu dan biaya dalam kegiatan kepabeanan ditindaklanjuti oleh DJBC dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui reformasi birokrasi.

Perwujudan semangat birokrasi tersebut diawali dengan membentuk Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai di dua lokasi strategis dilakukannya kegiatan kepabeanan, yaitu KPU Bea Cukai Tanjung Priok dan KPU Bea Cukai Batam pada tahun 2007. Selanjutnya kantor serupa, yang mengemban misi memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai secara modern dibentuk, yaitu dengan dibentuknya Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea &Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, dan kantor-kantor Tipe Madya lainnya.

Reformasi birokrasi melalui kantor pelayanan utama dan kantor madya terbukti mengoptimalkan fungsi DJBC sebagai fasilitator perdagangan di samping memberi dukungan kepada industri dalam negeri, mengoptimalkan penerimaan negara serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang terlarang. Optimalisasi peranan tersebut dapat diukur dari persepsi kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja KPPBC yang terus meningkat dan tercapainya target penerimaan Negara di bidang bea masuk dan cukai.