Dasar Hukum

  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 144/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk DIpakai
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, beserta perubahannya P-08/BC/2009

Pengertian

  • Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean
  • Impor untuk dipakai dapat diartikan:
  1. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
  2. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
  • Pengeluaran barang dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dengan tujuan diimpor untuk dipakai, wajib menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB atau BC 2.0).
  • PIB dikecualikan atas impor barang berikut :
  1. Barang pindahan;
  2. Barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang;
  3. Barang impor melalui perusahaan jasa titipan;
  4. Barang penumpang dan awak sarana penumpang;
  5. Barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia;
  6. Barang impor pelintas batas; atau
  7. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pemberitahuan Pabean Impor, berupa:

  • Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), digunakan atas impor:
  1. Barang pindahan;
  2. Barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang;
  3. Barang impor melalui jasa titipan;
  4. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
  • Customs declaration (CD) digunakan atas impor barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut.
  • Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) digunakan atas impor barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia.
  • Buku Pas Barang Lintas Batas (BPLB) digunakan atas impor pelintas batas.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB atau BC 2.0)

  • PIB dibuat sendiri oleh importir berdasarkan:
  • dokumen pelengkap pabean; dan
  • dokumen pemesanan pita cukai (atas impor barang kena cukai)
  • dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang seharusnya dibayar.

Pembayaran

  • Pembayaran bea masuk dan PDRI, dilakukan dengan cara:
  • pembayaran tunai (dilakukan di bank devisa persepsi atau pos persepsi);

Pembayaran berkala dapat dilakukan oleh MITA Prioritas dan importir yang diberikan kemudahan PIB berkala.

  • Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, importir melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI sebelum menyampaikan PIB ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi.
  • Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean impor, misalnya:
  1. Angka Pengenal Impor (API)
  2. Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR)
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  4. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)
  5. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)
  6. invoice;
  7. packing list;
  8. bill of lading atau airway bill;
  9. Surat Keputusan Pembebasan;
  10. Bukti Penerimaan Jaminan;
  11. Rekomendasi atau izin pemasukan atas barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan dari instansi yang berwenang; dan/atau
  12. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
  • PIB disampaikan dalam bentuk:
  1. Data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik;
  2. Data elektronik dengan menggunakan media penyimpan data elektronik; atau
  3. Tulisan di atas formulir.
  • PIB disampaikan:
  1. Untuk setiap pengimporan; atau
  2. Secara berkala;
  • Setelah pengangkut menyampaikan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutanya (BC1.1), kecuali bagi importir yang diberikan izin untuk menyampaikan pemberitahuan pendahuluan (pre-notification).
  • Jalur pengeluaran barang impor:
  1. Jalur MITA Prioritas
  2. Jalur MITA Non Prioritas
  3. Jalur Hijau
  4. Jalur Kuning
  5. Jalur Merah

Urutan Proses Pendaftaran