Mengimpor Barang ke Indonesia

Apa itu impor? Impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Agar impor barang yang diinginkan berhasil, sebaiknya hal-hal sebagai berikut diketahui sebelum mengimpor:

Mengetahui barang yang akan diimpor diijinkan, diijinkan bersyarat atau justru dilarang sama sekali masuk ke wilayah NKRI. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi ketentuan barang impor dapat dicheck di laman eservice.INSW.go.id.

Mengetahui jenis-jenis impor yang difasilitasi agar sesuai dengan kebutuhan impor yang akan dilakukan.

- Mengetahui syarat dan ketentuan impor dan cara memenuhinya.

 

Apa saja jenis-jenis impor yang difasilitasi?
 
Impor Umum
Impor dilakukan oleh importir yakni perusahaan dengan melakukan registrasi online ke laman kemendag.go.id untuk mendapatkan API (Angka Pengenal Impor) untuk akses impor dan  registrasi.INSW.go.id   untuk mendapatkan NIK (Nomor Induk Kepabeanan) untuk akses impor-ekspor.  
 
Impor dengan PJT (Perusahaan Jasa Titipan)/ Barang Kiriman
Impor dilakukan oleh importir baik perusahaan atau perseorangan dengan jasa PJT dapat digunakan untuk mempermudah proses pemenuhan izin dan pengimporan barang karena PJT yang terdaftar telah menperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean, termasuk kegiatan impor barang. Pengimporan menggunakan jasa PJT dapat dikategorikan sebagai impor barang kiriman. Sehingga peraturan yang ditetapkan pada impor jenis ini mengacu pada PMK 182 Tahun 2016. Informasi lebih detail dapat diakses pada fasilitas Barang Kiriman .
 
Impor Barang Penumpang/ Awak Sarana Penumpang
Impor ini dilakukan oleh penumpang atau awak sarana penumpang yang datang dari luar negeri karena, pada dasarnya, seluruh barang yang dibawa dari luar negeri masuk ke NKRI akan dianggap sebagai barang impor.
 
 
Bagaimana Cara Mengimpor Barang ke Indonesia? Mengimpor barang ke indonesia dapat dilakukan dengan Tahapan-tahapan Impor berikut:
  
1. Mengetahui dan Memenuhi Persyaratan Impor;
Impor Umum
A. Melakukan registrasi online di api.kemendag.go.id untuk mendapatkan API (Angka Pengenal Impor) ke Kementrian Perdagangan;
B. Melakukan registrasi online di http://registrasi.insw.go.id/ untuk mendapatkan NIK (Nomor Induk Kepabenan) dari setelah memiliki API;
C. Melakukan pemerikasaan perijinan barang LarTas (Larangan dan Pembatasan) secara online di laman eservice.INSW.go.id. Apabila barang impor termasuk barang yang dibatasi atau dilarang, maka importir diwajibkan menghubungi instansi atau lembaga yang mengeluarkan peraturan LarTas untuk mendapatkan ijin memasukan barang impor;
D. Melakukan pemenuhan pajak yang dikenakan atas barang impor. Barang yang akan diimpor dikenakan bea keluar yang dapat diketahui dari HS (Harmonize System) Code yang dapat dicheck pada situs eservice.INSW.go.id.
 
**Apabila kesulitan dalam kepengurusan API atau NIK, jasa PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang terdaftar dapat digunakan untuk membantu proses pemenuhan syarat impor barang.
 
Impor melalui PJT
A. Registrasi API dan NIK diserahkan pada pihak PJT;
B. Pemeriksaan perijinan barang LarTas (Larangan dan Pembatasan) secara online di laman eservice.INSW.go.id.  Apabila barang impor termasuk barang yang dibatasi atau dilarang, importir bersangkutan disarankan untuk lapor dengan menghubungi instansi atau lembaga yang mengeluarkan peraturan LarTas untuk mendapatkan ijin memasukan barang impor.
 
Impor Barang Penumpang/ Awak Sarana Pengangkut
A. Mengisi formulir CD (Custom Declaration) untuk melaporkan barang yang dibawa yang akan dibagikan oleh petugas maskapai di pesawat;
B. Menyerahkan CD setelah baggage claiming (mengambil barang bawaan) ke petugas Bea Cukai di bandara;
 
2. Memastikan dokumen legal (API, NIK, dan Ijin Lartas) dan semua dokumen transaksi (invoice, packinglist, dan bill of lading/ airways bill) telah dipenuhi;
Tahap ini hanya berlaku untuk impor umum. Impor melalui PJT atau barang bawaan penumpang/ awak sarana pengangkut dapat mengkoordinasikan tahap ini dengan PPJK yang ditunjuk.
 
3. Membuat Modul PIB, PIBK atau B.C. 2.2.;
Impor umum yang telah terpenuhi persyaratannya dapat membuat Modul PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Hal ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai barang yang akan diimpor ke pihak Bea Cukai seperti spesifikasi barang, pengirim, penerima, dan lain sebagainya.
Berikut cara membuat Modul PIB:
- Modul PIB + Aktivasi 
Modul PIB (Pemberitahuasn Impor Barang) merupakan aplikasi yang dapat dibeli, diinstal, dan diaktivasi di PT EDI setelah registrasi online dan mendapatkan NIK;
- Mengisi Modul PIB
Setelah teraktivasi, importir dapat mengisi data dalam aplikasi. Data mengenai nilai barang dan hitungan pajaknya (self assesment) juga dilakukan dalam pengisian data di aplikasi ini. Data yang telah terisi dapat dikirim ke sistem Bea Cukai melalui aplikasi Modul PIB;
- Check Status PIB
PIB dapat dipantau dengan mengecheck statusnya dalam aplikasi Modul PIB sehingga dapat diketahui perkembangan proses pengimporan yang dilakukan. Status dalam aplikasi Modul PIB akan memberitahu billing pembayaran dan proses custom clearance.
 
Impor melalui PJT menggunakan PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus)
Penyelesaian barang impor yang dikirim oleh importir melalui PJT dengan nilai barang yang melebih atau di atas USD 1,500 dilakukan sesuai dengan peraturan impor umum atau menggunakan dokumen PIBK.
 
Impor barang bawaan penumpang/ awak sarana pengangkut hanya mengisi CD atau yang dinamakan dengan B.C. 2.2.
Apabila barang bawaan penumpang/ awak sarana pengangkut tersebut adalah commercial goods maka akan diwajibkan mengisi PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) yang akan diberikan petugas Bea Cukai di bandara.
 
4. Pembayaran Tarif Impor; Pajak impor umum dipenuhi setelah PIB mengeluarkan billing.
Besar tarif pajak impor atau bea masuk akan tertera di dalam PIB sesuai dengan self assesment yang dilakukan yang dapat dibayarkan melalui bank atau datang langsung ke Kantor Bea Cukai setempat. Setelah membayarkan kewajiban pajak, maka NOPEN (Nomor Pendaftaran) dan Surat Penjaluran dapat diterbitkan yang menandakan perizinan telah dipenuhi dan barang dianggap sebagai barang impor.
Pajak impor melalui PJT didasarkan pada  billing yang dikeluarkan dari aplikasi PJT. Pada dasarnya tarif barang untuk penggunaan PIBK, besaran pajak yang dikenakan disesuaikan dengan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia). Sedangkan untuk barang kiriman akan dikenakan tarif pajak sebesar 7,5% dari nilai barang.
Pajak impor barang bawaan penumpang/ awak saran pengangkut dipenuhi pada saat penyelesaian barang bawaan di petugas Bea Cukai di bandara setelah melalui proses penjaluran.
Barang bawaan yang dianggap sebagai barang impor dikenakan bebas bea masuk sebesar USD 500. Apabila barang bawaan tersebut melewati batas pembebasan, untuk kelebihannya akan dikenakan Bea Masuk 10% dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor). Sementara barang bawaan yang merupakan commercial goods akan diwajibkan mengisi PIBK dan dikenakan wajib pajak berdasarkan HS (Harmonized System) Code.