Pengawasan dan Pelayanan Ekspor

Berbeda dengan peranan DJBC dalam kegiatan impor, pada kegiatan ekspor peran DJBC lebih dikedepankan pada fungsi pelayanan dari pada fungsi pengawasan. Hal tersebut sejalan dengan amanat yang ditetapkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, bahwa dalam upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia, diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir.

Dengandemikian,pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisikatas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin sehingga terhadap barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian terhadap dokumennya.

Berdasarkan pertimbangan untuk melindungi kepentingan nasional, antara lain untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindung kelestarian sumberdaya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastic dari komoditi ekspor tertentu di pasaran inetrnasional, dan menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri, atas barang ekspor dapat dikenakanpungutan dalam bentuk bea keluar.

Dengan pertimbangan yang sama, terhadap barang-barang tertentu, pemerintah juga memberlakukan pembatasan ataupun pelarangan atas ekspor barang-barang tertentu, rotan, produkperikanan, biji kakao, dan lain-lain.

Disamping dikenal karena keindahan alamnya, daerah Bali juga terkenal karena memiliki banyak perajin yang mampu menghasilkan karya-karya yang unikdanmempunyai nilai seni tinggi.Hasil kerajinan tersebut, baik yang diproduksi secara missal maupun home industry, telah berhasil masuk kepasar internasional dan memberikan sumbangan devisa yang cukup besar bagi Indonesia.