Untuk teman-teman yang saat ini tinggal diluar negeri dan ingin kembali ke indonesia. Kamu beisa kok pulang ke Indonesia dengan membawa barang-barang milik pribadi kamu. Ada yang menyebutnya Personal Item atau Personal Effect, nama resminya adalah Impor Barang Pindahan. Nah, cek dulu apa saja persyaratan impor barang pindahan.

 

Apakah Personal Effect itu?

Personal Effect bisa disebut juga sebagai barang pindahan. Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili diluar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.

 

Siapa saja yang boleh mengajukan proses kepabeanan barang pindahan?

  • PNS/TNI yang tugas/belajar diluar negeri.
  • Diplomat/Pejabat Negara yang bertugas di luar negeri.
  • Warga sipil (Pelajar, Mahasiswa, Pegawai) yang belajar/bekerja diluar negeri.
  • Warga negara asing yang bekerja di dalam negeri.

 

Apakah barang pindahan harus membayar bea masuk?

Barang pindahan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Namun pada kenyataannya bisa saja dikeluarkan keputusan yang berbeda oleh pihak kepabeanan, yang mengharuskan adanya pembayaran bea masuk. Untuk itu anda akan diberikan penjelasan dan atau surat keputusan dari pihak kepabeanan.

 

Apa dan Siapa saja yang tidak diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembebasan?

  • Diplomat/Pejabat Negara yang masih tinggal diluar negeri dan hanya pulang ke Indonesia untuk keperluan cuti tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pembebasan pembayaran kepabeanan Barang Pindahan. Peraturan tersebut juga berlaku untuk warga sipil yang tinggal diluar negeri kurang dari 1 tahun.
  • Barang yang dikategorikan sebagai barang dagangan dan kendaraan bermotor.

 

Apakah barang larangan diperbolehkan untuk ikut dalam barang pindahan?

Tidak.

Apakah yang dimaksud dengan barang larangan ?

Barang larangan adalah barang yang dikenai aturan LARTAS (Larangan dan Pembatasan) adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya. LARTAS diterbitkan oleh Instansi Teknis Terkait, yakni Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan telah menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.

 

Apa saja syarat importasi barang pindahan?

Persyaratan importasi barang pindahan untuk PNS/TNI yang bertugas diluar negeri :

  1. Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
  2. Mengisi formulir PIBK
  3. Melampirkan BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill) asli
  4. Melampirkan Invoice+Packing List
  5. Melampirkan Passport Asli
  6. Melampirkan Boarding Pass/Tiket
  7. Melampirkan SKEP Penempatan Tugas
  8. Melampirkan SKEP Penarikan

 

Persyaratan importasi barang pindahan untuk PNS/TNI yang tugas belajar diluar negeri :

  1. Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
  2. Mengisi formulir PIBK
  3. BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill) asli
  4. Invoice+Packing List
  5. Passport Asli
  6. Boarding Pass/Tiket
  7. SK tugas belajar

 

Persyaratan importasi barang pindahan untuk Pelajar/Mahasiswa/Pegawai yang belajar diluar negeri :

  1. Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
  2. Mengisi formulir PIBK
  3. BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill) asli
  4. Invoice+Packing List
  5. Passport Asli
  6. Boarding Pass/Tiket
  7. Surat keterangan telah selesai belajar

 

Persyaratan importasi barang pindahan untuk Diplomat/Pejabat Negara (Non PNS) yang bertugas diluar Negeri :

  1. Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
  2. Mengisi formulir PIBK
  3. BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill) asli
  4. Invoice+Packing List
  5. Passport Asli
  6. Boarding Pass/Tiket
  7. Surat perjanjian kerja dengan kementrian di luar negeri
  8. Surat keterangan KBRI/Konjen/Perwakilan RI di luar negeri

 

Persyaratan importasi barang pindahan untuk WNI yang bekerja diluar Negeri :

  1. Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
  2. Mengisi formulir PIBK
  3. BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill) asli
  4. Invoice+Packing List
  5. Passport Asli
  6. Boarding Pass/Tiket
  7. Surat keterangan KBRI/Konjen/Perwakilan RI di luar negeri

 

Persyaratan importasi barang pindahan untuk WNA yang bekerja di Indonesia :

  1. Membuat surat permohonan pengajuan PIBK
  2. Mengisi formulir PIBK
  3. BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill) asli
  4. Invoice+Packing List
  5. Passport Asli
  6. Boarding Pass/Tiket
  7. KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)
  8. IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing)

 

Bagaimana proses import barang pindahan?

Pemilik barang datang dengan ke kantor kepabeanan tempat pemasukan barang impor dengan membawa persyaratan diatas. Lalu mengajukan PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) kepada kepala kantor kepabeanan. Setelahnya akan dilakukan pemeriksaan Fisik. Jika barang pindahan dinyatakan aman dan tidak ada barang Lartas maka pihak kepabeanan akan mengeluarkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang). Yang artinya barang pindahan sudah bisa diantar ke tempat pemilik barang.

 

Kenapa harus menunjukan boarding pass/tiket?

Karena untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk maka ada syarat yang harus dipenuhi yaitu: barang harus tiba bersama pemiliknya atau paling lama 3 bulan, sesudah atau sebelum pemilik barang tiba di Indonesia. Walaupun sudah bisa dibuktikan dari stempel kedatangan dari pihak imigrasi yang sudah tertera di passport. Namun pada kenyataannya, pihak pabean tetap meminta untuk menunjukan boarding pass/tiket.

 

Kok ada Invoice & Packing List, kan semuanya barang bekas saya?

Sebenarnya yang diperlukan adalah Packing List, agar pada saat pemeriksaan fisik, pihak pabean dapat dengan mudah memeriksa. Invoicenya sendiri diisi dengan harga perkiraan dari nilai barang (bekas). Jika nanti pada saat pemeriksaan ditemukan ada barang baru, maka akan diminta untuk membayar bea masuk untuk barang tersebut.

Semua yang tertulis diatas ada landasan hukumnya yaitu Pasal 25 ayat 1 huruf (L) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan melihatnya pada Peraturan Mentri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan.

For people currently live abroad and want to move back to Indonesia, it is possible to ship their personal belonging. The procedure for importing in order to relocate personal goods is known as Personal Effect, specifically it is called as Imported Personal Effect.

Thus, please check the requirements for Imported Personal Effect below.

 

What is Personal Effect?

Personal Effect is import procedure means for Relocating Personal Goods from abroad to Indonesia.

 

Who are possible to obtain the permit for Personal Effect?

  • Civil servants/ Military Personnel (TNI) work or study abroad;
  • State Diplomats/ Officials serving abroad;
  • Civilians (Students, College Students, Employees) study or work abroad; and
  • Foreigner’s nationals work in Indonesia.

 

Is personal effect subjected to import duty?

Personal effect is exempted from import duty. However, Customs officer still has authority to do further provisions if necessary (terms and requirements are applied). Thus, further information from the sender/ the recipient regarding the goods is needed for the detail inspection. 

 

Who are not allowed to obtain facilities exemption?

  • State diplomats/ Government Officials live abroad and only come back to Indonesia for annual leave purpose are not allowed to obtain exemption from import duty for personal effect. The regulation is applicable to civilians lived abroad less than 1 year.
  • Goods categorized as merchandise and motor vehicles.

 

Are prohibited items allowed to participate personal effect?

 No

 

What is prohibited item?

Prohibited items are items subject to LARTAS (Prohibition and Restriction) that is prohibited and/or restricted to be imported or exported. LARTAS is issued by The Competent Technical Agencies, the Ministry or Non-Ministerial Government Agencies Head Office, that define LARTAS regulation on imports or exports and deliver the regulation to Indonesia Ministry of Finance.

 

What are the requirements for the importation of personal effect?

 Requirements for importing personal effect for Civil Servants/Military Personnel (TNI) from working or studying abroad:

  1. Proposing a request for submission of PIBK
  2. Filling out PIBK form
  3. Submitting documents:
    • Original BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill)
    • Invoice + Packing List
    • Original Passport
    • Boarding Pass/Ticket
    • SKEP Placement
    • SKEP Withdrawal

 

Requirements for the importation of personal effect for Civil Servants/ Military Personnel (TNI) studying abroad:

  1. Proposing a request for submission of PIBK
  2. Filling out the PIBK form
  3. Submitting documents:
    • Original BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill)
    • Invoice + Packing List
    • Original Passport
    • Boarding Pass/Ticket
    • Studying abroad letter of assignment

 

Requirements for the importation of Personal Effect for Students/ College Students/ Employees studying abroad:

  1. Proposing a request for submission of PIBK
  2. Filling out the PIBK form
  3. Submitting documents:
    • Original BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill)
    • Invoice + Packing List
    • Original Passport
    • Boarding Pass/Ticket
    • Study Completion Statement Letter
  1.  

Requirements for the importation of Personal Effect for Diplomats/ State Officials (Non-Government Employees) assigned abroad:

  1. Proposing a request for submission of PIBK
  2. Filling out the PIBK form
  3. Submitting documents:
    • Original BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill)
    • Invoice + Packing List
    • Original Passport
    • Boarding Pass/Ticket
    • Working agreement with foreign ministry
    • Statement letter from KBRI/ Consul General (Konjen)/ Indonesian Representative Abroad
  1.  

Requirements for the importation of Personal Effect for Indonesian citizens working abroad:

  1. Proposing a request for submission of PIBK
  2. Filling out the PIBK form
  3. Submitting documents:
    • Original BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill)
    • Invoice + Packing List
    • Original Passport
    • Boarding Pass/Ticket
    • Statement Letter from Indonesian Embassy/ Consul General/ Indonesian Representative abroad
  1.  

Requirements for the importation of Personal Effect for foreigners working in Indonesia:

  1. Proposing a request for submission of PIBK
  2. Filling out the PIBK form
  3. Submitting documents:
    • Original BL (Bill of Lading)/AWB (Airway Bill)
    • Invoice + Packing List
    • Original Passport
    • Boarding Pass/Ticket
    • Limited Stay Permit Card (KITAS)
    • Foreign Workers Hiring Permit (IMTA)
  1.  

How is the process for importing personal effect?

The owner of the goods comes to the Customs office where the Personal Effect will be imported by carrying out those requirements. Then submit PIBK (Personal Effect Import Notification) to the head of the Customs office. Afterwards, physical inspection will be carried out. If the Personal Effect is declared as green channel and there is no Lartas items, SPPB (Approval Letter of Goods Release) will be issued. SPPB means that personal effect is allowed to be delivered to the goods owner.

 

Why I must show my boarding pass/ticket?

In order to get an import duty exemption facility, there will be requirements that need to be fulfilled such as: goods must be arrived with the owners less than 3 months, after or before the owner of the goods is arrived in Indonesia. Even though it can be proven from the arrival stamp from the immigrations in the passport. However, the boarding pass/ticket is still required to submit.

 

How can I provide an Invoice & Packing List, aren’t all my used goods?

Packing List is important, why? Because it can make the physical inspection more efficient. The invoice itself is filled with estimated price of the value of the goods, even it is secondhand. Invoice & Packing List can be created using example like the following that emphasized that the cargo does not have a sell value. It is because all the goods are secondhand. If later on during the inspection new items are found, then the new items will be subjected to import duty.

All the written above is in accordance to Article 25 paragraph 1 letter (L) Law Number 17 in 2006 about changes to Regulation Number 10 in 1995 concerning Customs General Regulation and Indonesia Minister of Finance Regulation Number 28/PMK.04/2008 dated February 11th, 2008.