Badung, 19 November 2019. Bea Cukai Ngurah Rai raih predikat sangat baik (A-) pada Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) oleh KEMENPAN-RB 2019 dengan hasil indeks pelayanan publik sebesar 4,23. Hasil penilaian atas evaluasi tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik KEMENPAN-RB, Diah Natalisa, melalui acara pengumuman yang diselenggarakan di Jakarta pada 19 November 2019 yang dihadiri oleh Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Himawan Indarjono. Indeks tersebut diperoleh dari rangkaian evaluasi yang telah dilakukan pada unit-unit pelayanan publik, salah satunya, Bea Cukai Ngurah Rai sejak Agustus 2019.
“Hasil indeks pelayanan publik yang diraih Bea Cukai Ngurah Rai ini merupakan suatu capaian atas kerja keras organisasi kami dalam meningkatkan upaya pemberian #pelayanan #prima terhadap pengguna jasa sekaligus sebagai pertanggungjawaban predikat Wilayah Bebas dari #Korupsi (WBK) yang telah kami terima di tahun 2018.” ujar Himawan.
Selain menyampaikan hasil indeks pelayanan publik, rekomendasi-rekomendasi turut disampaikan dalam pemaparan Deputi Bidang Pelayanan Publik. Rekomendasi-rekomendasi tersebut tertuang dalam 6 (enam) butir rekomendasi yang menyoroti aspek kebijakan pelayanan, #profesionalisme SDM, sarana prasarana, SIPP, konsultasi dan pengaduan, beserta #inovasi.
“Rekomendasi-rekomendasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memacu Bea Cukai Ngurah Rai menjadi Kantor Pelayanan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan yang terus mengupayakan pemberian layanan yang prima dengan memenuhi standar-standar yang diberlakukan bagi unit pelayanan publik sehingga dapat mendukung #pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” Tutur Himawan.
Kementerian Keuangan merupakan satu-satunya kementerian yang mengirimkan lebih dari 1 (satu) unit kerja, yakni 4 (empat) unit kerja salah satunya Bea Cukai Ngurah Rai, dilingkungannya untuk ikut serta dalam EUPP tahun 2019. Keempat unit kerja Kemenkeu tersebut berhasil mendapatkan predikat “Sangat Baik”. Penyerahan hasil evaluasi dilakukan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik dan dihadiri oleh para pemimpin unit kerja yang dinilai oleh Tim KEMENPAN-RB. Penyerahan penghargaan reancananya akan diberikan pada Desember 2019 oleh Menteri PAN-RB.
Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Jeffrey Erlan Muller menjelaskan pada acara Sosialisasi dan Pendampingan Persiapan Evaluasi Pelayanan Publik pada Kementerian dan Lembaga Tahun 2018 di Jakarta, bahwa KEMENPAN-RB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan #ekonomi yang berdampak pada #kesejahteraan #masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
